Oleh Zulfata
Kritik itu keniscayaan demokrasi. Saat merespons suatu kritik, saat itu pula karakter yang dikritik dapat dikategorikan apakah ia sudah dewasa atau tidak. Sejatinya kritik bukanlah sesuatu yang baru dalam membangun komunikasi sosial atau resnpons sosial. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, kritik itu sudah ada. Oleh karena itu wajar saja banyak pandangan terkait kritik. Ada yang beranggapan bahwa kritik harus diiringi solusi, dan ada pula kritik dan solusi adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak dapat dipadukan. Kemudian ada pula yang menggiring bahwa terlalu banyak kritik pertanda ada pikiran yang tak sehat, parahnya ada pula kritik selalu ditamengkan dengan persoalan etika, seolah-olah mengkritik dapat berakhir pada ukuran beretika atau tidaknya bermoralnya seseorang, sementara yang dikiritik dibiarkan terus-terusan keliru dalam mengelola bangsa dan negara. Apakah pejabat negara tidak boleh dikritik? Apakah HMI tidak boleh dikiritik? Apakah mengkritik HMI dan pejabat negara dilarang seutuh oleh ajaran Islam atau nilai perikemanusiaan? Untuk menjawab pertanyaan inilah semestinya kader HMI tidak boleh kehilangan akal sehat dan akal nuraninya.
Banyak fenomena keanehan terkait kritik di negeri ini, ada yang mengkitik berakhir di penjara. Ada yang mengkritik menyebabkannya lekas menghadap tuhan. Ada yang mengkritik dijadikan musuh bersama, ada yang mengkritik diasingkan dari agenda pembangunan. Kritik memang memiliki kehidupannya sendiri yang tak semua pihak sama memandangnya. Terutama antara pihak penguasa dan non-penguasa. Biasanya, pihak yang dekat dengan penguasa memiliki tensi yang rendah dalam mengkritik. Sebaliknya, para oposisi atau aktivis tampak semakin tajam dalam hal mengkritik. Mungkin kritik harus tajam sampai mengena ke hulu hati dan bergema sejagat raya.
Dari berbagai ragam bentuk dan niat dalam mengkritik, HMI mesti menjadi ruang penguatan bagi anti kritik. Maksud anti kritik dalam kajian ini bukan berarti HMI tidak boleh dikritik, melainkan harus menjadikan HMI sebagai tempat penguatan bagi manusia-manusia yang tajam dalam hal mengkritik. HMI tidak anti kritik juga menggiring HMI sebagai organisasi pendobrak hal-hal yang bertentangan dengan ideologi. Sebaliknya, jika ada kelompok HMI yang anti kritik, maka itu bukanlah HMI, melainkan HMI-HMI-an.
Makna HMI tidak anti kritik juga tersirat pada usaha untuk tidak menghindari kritik dari internalnya sendiri, atau menghindari kritik terhadap sosok penguasa yang berasal dari rahim organisasinya. HMI harus memandang kritik sebagai jalur penguatan organisatoris dan personal. Untuk itu seharusnya HMI harus menjadi lembaga percontohan bersama dalam mengkritik, bukannya ladang mewariskan para penjilat dari kalangan generasi muda bertopeng HMI. Untung saja belum ada yang mengatakan usai ber-HMI, terbitlah penjilat kekuasaan. Astahgfirullah.
Secara fokus, kritik memiliki ruang lingkupnya sendiri. Jika dihadapkan dengan pertanyaan setelah mengkritik lalu apa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan di luar kajian kritik itu sendiri. Sebab bagi yang mengkritik tidak mesti diiringi dengan solusi. Untuk sampai pada tahapan puncak mengkritik, seseorang pun sudah dianggap memberikan peran kontrolnya dalam upaya perbaikan bangsa dan negara. Meskipun demikian, setelah mengkritik jika diiringi dengan pemjabaran tawaran solusi, ya silakan, persoalan ini hanya sebuah pilihan personal. Yang jangan adalah adanya kekuatan untuk melemahkan generasi kritis dengan selalu dihadapkan dengan adanya solusi. Pada persoalan inilah yang penulis dengan agenda manipulasi narasi solutif. Kirtik dan solusi tidak untuk dipertentangkan.
Mengapa HMI harus mendepankan kritik? Jawabnnya karena daya nalar, daya intuitif, daya spritualitas yang kemudian dibungkus dengan kesadaran insan cita menjadilakan HMI bertanggung jawab untuk mendobrak berbagai kemungkaran. Apahkah kemungkaran itu bersumber dari internalnya sendiri mupun di luar Internalnya. Kritik harus menjadi aliran darah tak terhenti di tubuh HMI, jika HMI menjadikan dirinya tidak lagi mengkritik, tetapi terus-terusan memuji kekuasaan, maka hal ini pertanda buruk bagi HMI.
Benar bahwa HMI juga sebagai organisasi problem solving. Benar pula HMI adalah sebagai organisasi yang mengedepankan nilai keislaman dan keindonesiaan. Tetapi dua hal yang telah disebut itu berada pada kajian yang lain. Sebab kajian ini adalah kajian HMI tidak anti kritik. Jadi, HMI tidak boleh tidak mengkritik. HMI adalah pengkritik, ia pengkritik sejati. Siapapun harus dikritiknya, presidenkah, menterikah, politisikah, rakyatkah, hingga maha-kanda-kah. Tentunya semangat kritik disini bukan bagian dari spirit ambisius atau brutal, melainkan suatu upaya memberikan fungsi kontrolnya sebagai salah-satu lembaga civil society di tanah air.
Daya kritis di HMI terus membara selama HMI berada pada jalan ideologisnya tanpa mudah digoyahkan oleh “berhala-berhala” yang anti kiritik di sekitarnya. Melalui kesadaran kritik, HMI akan terlepas dari jebakan senioritas yang menciptakan bom waktu kapitalistme dan liberalisme di dalam HMI. Melalui mengedepankan sikap kritik, HMI akan terus memakai perangkat kritisnya kepada siapa pun dengan tanpa ragu jika dihadap-hadapkan pada klaim tidak beretika atau tidak menghormati yang lebih tua.
Ada kalanya HMI harus menimbang-nimbang fungsi senioritas, menimbang-nimbang pola silaturahmi. Jangan sempat keliru menimbang-nimbang senioritas menjadikan kader HMI menjadi kader yang ketergandungan yang mesti selalu “disusui” oleh senior dan kemerdekaannya dimatikan oleh seniornya. Selanjutnya, saat HMI keliru mengelola pola silaturahminya, dapat dipastikan kekuatan silaturahmi HMI akan menjadi bakan bakar yang terus menyalakan kemungkaran dari HMI untuk bangsa dan negara. Bisa jadi melalui keliru mengelolah silaturahmi menjadikan HMI sebagai lembaga penguatan oligarki, korupsi, penjilat, kelusi, nepotisme, liberalism, dinasti, bahkan bisa jadi temeng menutupi kemungkaran atas nama keindonesiaan dan keislaman.
Semua kader HMI, diakui atau tidak, mengkritik HMI dapat dianggap upaya membersihkan HMI dari potensi atau penyakit akut yang telah lama bersarang di HMI. Contoh potensi penyakit di HMI itu yang paling kecil adalah tidak menunaikan sholat lima waktu saat upaya konsolidasi gerakan yang terus-terusan dibangun. Kemudian contoh dari penyakit akut dengan tidak menyebutnya telah sampai pada level stadium empat adalah praktik transaksional dalam kongres yang menjadikan pemilihan ketua umum Pengurus Besar HMI (PB HMI) tidak mencermikan gerakan ideolgis ke-HMI-an di hadapan bangsa dan negara.
Dapat dibayangkan bagaimana kondisi ketua umum PB HMI tidak mencerminkan pergerakan ideologisnya? Parahnya, coba bayangkan lagi bagaimana kondisi ketua umum PB HMI membuka jalan bagi pelemahan kekuatan kontrol organisasinya terhadap upaya penyelematan negara dari sektor penolakan undang-undang yang nyata-nyata tidak mendaulatkan negara misalnya. Dalam persoalan ini penulis tidak ingin mengatakan bahwa HMI sekarang adalah “tikus” (baca tikus berpeci), yang seharusnya selalu menjadi kritikus. Jika tidak paham arah tulisan ini, maka mari kita bubarkan HMI.
Penulis adalah provokator akal sehat yang sering masuk dalam training HMI
