Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Tidak Relevan, BEM FH USK : Lebih baik dihapus saja

Editor : Redaksi BerandaIDN.com

BerandaIDN.com, Banda Aceh || RKUHP memuat pasal-pasal kontroversional yang dinilai merugikan masyarakat kembali menimbulkan polemik dimana RKUHP ini juga akan dimasukan dalam RUU Prioritas 2021. Ketua BEM FH USK, Ari mengatakan kepada wartawan (15/06/2021)

“Mengenai wacana Draf RKUHP yang segera dimasukkan dalam RUU Prioritas 2021 kembali menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai pihak dikarenakan memuat rumusan norma pasal-pasal kontroversional, diantaranya paling banyak disorot ialah mengenai Pasal tindak pidana penjara bagi yang menghina presiden,” Ujarnya

Ia menjelaskan, pasal hukuman tindak pidana penghinaan presiden yang dimuat dalam RKUHP sangat tidak relevan, karna menurutnya presiden terkesan antikritik dan itu tidak sejalan dengan UUD 1945 yang memberikan hak bebas berpendapat bagi setiap warga negara.

“Indonesia Sebagai negara beriklim demokrasi dan didalam UUD 1945 juga mengatur setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat. maka sejalan dengan itu pemerintah tidak mencerminkan sikap demokrasi dan terkesan Antikritik”. Ujarnya

Lanjut Ari, padahal sebelumnya pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang termuat dalam pasal 134, pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP Melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menurut MK pasal penghinaan presiden sudah tidak relevan lagi yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

“Seperti kita ketahui juga didalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya pada pasal 10, materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang salahtunya memuat tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, maka menurut saya setelah dianulirnya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP sekarang maka konsekuensi logis didalam RKUHP adalah dengan tidak menghidupkan kembali pasal tersebut atau dihapus saja”, Ucapnya.

Ari menambahkan, Muatan pasal 218- 220 RKUHP yang mengatur mengenai Pidana Penjara terhadap Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden sangat bertentangan dengan jaminan hak kebebasan berpendapat yang telah diatur konstitusi didalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan juga bertentangan dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 tahun 2005.

“pengesahan Rumusan pasal 218-220 yang termuat dalam RKUHP merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Konstitusi dan Konvenan Hak sipil dan Politik, pasal tersebut telah mencederai hak konstitusional setiap warga negara juga berpotensi mengekang freedom of expression dan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah” Tambah Ari.

dengan mencuatnya kabar Draf RKUHP akan segera dimasukkan dalam RUU Prioritas 2021 memicu kembali penolakan oleh mahasiswa dan masyarakat seperti rumusan pasal penghinaan presiden yang dinilai bertentangan dengan iklim demokrasi dan terkesan antikritik.

“Gelombang penolakan RKUHP oleh mahasiswa tahun 2019 silam merupakan sikap tegas dalam mengawal kebijakan pemerintah. dengan adanya wacana akan dimasukkan Draf RUU KUHP dalam RUU Prioritas 2021, Kami meminta DPR bersama Pemerintah untuk meninjau kembali dan menghapus pasal-pasal kontroversional yang merugikan masyarakat dan juga pasal penghinaan presiden yang berpotensi membatasi ruang partisipasi publik ”. Tutupnya.