BerandaIDN.com, Banda Aceh || Keluarnya ultimatum Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Kadisdik Aceh) Drs. Alhuduri, MM terkait “vaksinasi siswa jika tidak mampu persilakan mundur”. Hal ini menjadikan Zulfata memberikan fungsi kontrol publiknya dengan mengatakan Kadisdik Aceh jangan gagal fokus (20/092021).
“Kita maklumi bahwa di balik vaksinasi siswa ada upaya mitigasi dan penyelamatan manusia. Seiring dengan itu pula arogansi kepemimpinan tidak perlu ditonjolkan. Ini daerah Aceh, dalam kondisi apapun setiap pemimpin harus menempuh jalur win-win solution dalam menerap kebijakan” Ujar Zulfata.
Selanjutnya, sebagai Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh (BARKKA), Zulfata mengikatkan Kadisdik Aceh untuk dapat bijaksana dalam berkomunikasi politik di ruang publik. Sebab mempersilakan mundur kepala sekolah bukanlah solusi utama dalam menyukseskan vaksinasi di kalangan siswa.
Ultimatum Kadisdik Aceh berlangsung dengan batas akhir 30 September 2021. “Apabila hingga batas waktu tersebut tidak mampu disukseskan, maka Drs. Alhuduri MM mempersilakan kepala sekolah memundurkan diri saja (Serambi Indonesia, 19/09/2021).
Saat diwawancarai wartawan, Zulfata menyatakan “jangan sempat pula ultimatum Kadisdik Aceh memicu lahirnya peristiwa baru di Aceh, yaitu G30SVS (Gerakan 30 September Vaksinasi Siswa) yang menandakan betapa arogansinya birokrasi di bumi Serambi Mekah”.
Di waktu yang bersamaan “Melihat kondisi pendidikan di masa pandemi atau sebelum pandemi, seharusnya Kadisdik Aceh dapat melihat permasalahan secara menyeluruh, bukan saja fokus pada vaksinasi siswa, tetapi juga pada bagaimana kondisi siswa yang tidak mendapat pendidikan yang layak, baik itu pada pelayanan dinas pendidikan Aceh dalam meningkatkan kualitas siswa belajar dari sisi bahan bacaan siswa, atau meningkatkan minat baca tulis siswa. Sehingga ultimatum yang dikeluarkan Kadisdik Aceh tidak mendorong masyarakat Aceh untuk mengeluarkan “sumpah serapahnya” akibat komunikasi politik Kadisdik Aceh yang tidak bijaksana” Tutup Zulfata.